Izin Puluhan Perusahaan Perkebunan di Kaltim Terancam Dicabut

/

Kamis, 14 Agustus 2008 | 17:03 WIB

SAMARINDA, KAMIS - Puluhan izin usaha perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur terancam dicabut. Pencabutan akan ditempuh bila perusahaan tidak kunjung menanami lahan atau sebagai solusi konflik.

"Pencabutan cuma oleh bupati atau gubernur," kata Kepala Dinas Perkebunan Kalimantan Timur (Kaltim) Maksum Abdullah Marhamah di Samarinda, Kamis (14/8). Pencabutan izin belum terjadi meski ada usul dari Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (22 perusahaan), Kutai Timur, dan Pasir.

Maksum mengakui kondisi ini cermin usaha perkebunan yang belum berkembang baik. Ada 130 izin usaha perkebunan (IUP) 1,42 juta hektare. Sebanyak 40 yang sudah mendapat hak guna usaha (HGU) seluas 444.375 hektare. Namun, yang ditanami 200.629 hektare atau 45 persen HGU atau 14 persen IUP.

Masalah kian pelik sebab perusahaan bersengketa dengan rakyat yang merasa lahannya diserobot. "Bahkan kerap terjadi izin perkebunan tumpang tindih dengan kehutanan dan pertambangan," kata Mansuetus Darto dari Sawit Watch.

Yang terakhir diduga terjadi di Kecamatan Kombeng, Kutai Timur, antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dan pertambangan batu bara. "Desa Bean Heas kabarnya terancam tergusur bila pertambangan jadi dibuka," kata Darto.

Menurut Darto, 1.000 hektare ladang warga Desa Miau Baru, Kecamatan Kombeng, diserobot. Akibatnya, enam kendaraan perusahaan ditahan warga. Seluas 400 hektare ladang warga Desa Nehas Liah Bing, Kecamatan Muara Wahau, Kutai Timur, juga diserobot.

Selain itu, lahan petani sawit Desa Suatang Baru, Kecamatan Paser Belengkong, Pasir, terancam digusur untuk pertambangan batu bara. Bahkan ada dua petani sawit di Kecamatan Long Ikis, Pasir, yang menjual kebun plasma meski sebabnya belum jelas.

Untuk itu, menurut Darto, pemerintah sebaiknya berhenti memberi izin baru. Persoalan tumpang tindih lahan dan konflik dengan rakyat harus diselesaikan lebih dulu sebelum menangani pengembangan usaha.

Sumber; kompas online