PETANI SAWIT DI KUTIM AKAN TERJERAT HUTANG BESAR DAN KEMISKINAN

Oleh: Darto Wojtyla Alsy Hanu

Pemkab Kutim Provinsi kalimantan timur dibawa kepemimpinan Awang Faroek Ishak-Isran Noor telah dan sedang giat melaksanakan visi misi Kutim melalui program gerakan daerah pengembangan agrisbisnis (Gerdabangagri). Target pemkab Kutim untuk membangun perkebunan kelapa sawit hingga tahun 2011 adalah seluas 350 ribu hektare (Ha) yang tersebar di 18 kecamatan. Hingga tahun ini (2008) realisasi perkebunan kelapa sawit yang telah dibuka sudah ada seluas 136.262 Ha. Rinciannya, 116.719 Ha kebun sawit inti, dan 10.543 Ha kebun sawit plasma (kemitraan). Juga termasuk kebun sawit rakyat seluas 9.000 Ha yang didanai pemerintah dengan menggunakan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD II).

Hingga saat ini (2008) tercatat 608.577 Ha lahan peruntukan kebun kelapa sawit yang punya izin lokasi. Izin lokasi perkebunan tersebut masih aktif yang dipegang 52 perusahaan. Belum termasuk investor perkebunan sawit yang masih kena daftar tunggu (waiting list) sebanyak 25 investor perkebunan kelapa sawit yang antrean untuk memperoleh izin lokasi perkebunan.

Program perkebunan kelapa sawit yang sedang digenjot pembangunan di Kutim merupakan bagian dari program sawit sejuta hektare yang dicanangakan mantan gubernur Kaltim Suwarna Abdul Fatah. Dalam program sawit sejuta ha di kaltim, 40 % dari luasan perkebunan yang dicanangkan tersebut berada di kutai timur.

Namun dari sekian target pembangunan perkebunan tersebut, telah terjadi beberapa titik konflik di beberapa kecamatan di kutai timur. Antara lain, di kecamatan muarawahau, terdapat konflik antara masyarakat desa nehes liah bing dan desa Jiak Luway dengan PT. Tapian Nadenggan, masyarakat Miao Baru di kecamatan kombeng dengan PT KPAS, Masyarakat Desa Melan kecamatan Long Mesangat dengan PT. GSA (Gemilang Sejahtera Abadi) (lihat juga kompas tgl 13 dan 14 agustus 2008).

Selain itu pula, terdapat beberapa proses yang merugikan Calon petani yakni besarnya akad kredit. Terdapat beberapa kesepakatan antara pemerintah daerah Kutim dengan beberapa perusahaan besar yang sedang mengembangkan perkebunan kelapa sawit. Kesepakatan itu untuk menentukan besaran akad kredit untuk petani sawit dan dalam menentukan besaran akad kredit, calon petani sawit/perwakilan petani tidak dilibatkan dalam diskusi tersebut. Akad kredit yang ditentukan,disesuaikan dengan kriteria wilayah. Ditentukan yakni; untuk wilayah setengah perkotaan atau kawasan yang aksesnya mudah akad kredit ditentukan sebesar 38.976.000 /ha dan untuk wilayah pedalaman akad kreditnya sebesar 48.000.000/ha. Dalam ketentuan pemerintah, akad kredit untuk wilayah kaltim untuk pembangunan baru, sebesar Rp. 29.000.000/ha. Perusahaan dan pemerintah daerah bahkan menentukan akad kredit hampir dua kali lipat dari standar yang diberikan oleh pemerintah pusat (dirjenbun). Hitungan ini, belum termasuk bunga bank, selama masa pembangunan mendapatkan subsidi bunga dari pemerintah dan sesudah masa konversi seluruh bunga akan di tanggung oleh petani sawit.

Besaran utang tersebut ditentukan oleh besaran penggunaan biaya untuk operasional pembangunan kebun plasma oleh perusahaan. Jika tingginya kebutuhan biaya pembangunan kebun plasma maka tinggi pula akad kredit yang akan ditanggung petani dan sebaliknya. Dengan itu dapat di nilai perusahaan pengembang di Kutim melakukan over cost operasional pembangunan kebun dan over cost tersebut di bebankan kepada petani melalui kredit BANK. Petani sawit di kutim sebatas menunggu informasi dari perusahaan tentang akad kredit yang akan ditanggungnya karena dalam proses awal pembangunan perkebunan tidak terdapat partisipasi langsung dari petani. Semestinya, petani memiliki hak/kewenangan untuk terlibat dalam menentukan standar akad kredit di tingkat kabupaten karena uang yang digunakan perusahaan adalah milik petani yang diperoleh melalui kredit dari BANK.

Persoalan penting dalam aspek kemitraan (perusahaan dan petani) adalah perihal transparansi. Dalam beberapa pengalaman, tidak pernah dilakukan transparansi biaya operasional pembangunan kebun (Lean Clearing hingga Tanaman itu dilakukan konversi) kepada petani atau koperasi. Seperti halnya PT. Tapian Nadenggan yang beroperasi di kutim tidak pernah melakukan transparasi akan besaran kredit petani sawit desa nehes liah bing dan petani desa jiak luway, masalah ini hingga memicu konflik dengan perusahaan. Petani/koperasi hanya dimintakan menandatangani akad kredit yang besaran biayanya terkadang di sosialisasikan setelah dilakukan pembangunan kebun plasma dan pada kondisi tertentu seperti di kabupaten paser tahun 1982 tidak di informasikan oleh PTPN 13.

Besaran akad kredit kebun plasma di Kutim, ditentukan setelah ada perjanjian kemitraan. Ini artinya, suka atau tidak suka petani harus menerima ketentuan standar akad kredit tersebut. Hingga saat ini belum ada reaksi dari petani sawit dan standar kredit itu pun belum disosialisasikan kepada calon petani oleh perusahaan dan pemerintah sebagai penentu standar kredit.

Pada sisi lainnya, ekonomi petani sawit yang bergantung kepada harga TBS tidak dapat ditentukan nasibnya saat ini karena harga yang fluktuatif dan kondisi ekonomi makro indonesia yang tiap tahun makin rapuh. Petani sawit akan terus terjerat oleh hutang-hutang BANK akibat sifat monopoli dari bisni pengembangan perkebunan kelapa sawit skala besar ini. Bahkan menurut sekjen SPKS Kaltim Syahrul M,hutang tersebut di perkirakan hingga masa replanting, akibat akad kredit yang tinggi. Lanjutnya, kabupaten Paser pada sekitar tahun 80 an memiliki akad kredit sebesar 7 juta/Ha bahkan hingga saat ini (masa replanting) masih belum lunas kredit. Dengan akad kredit yang tinggi mengakibatkan petani sulit mengumpulkan biaya replanting berikutnya, kesulitan membiayai pendidikan dan kesehatan anak, dan kesulitan mengatur ekonomi rumah tangga.

“Penggembala petani sawit”